Thursday, February 28, 2019

kraksaan online

✔ wanawisata on 5:44 PM 0 Comment
SHARE

kraksaan online

Di Wisata Pantai Bentar, Misbakhun Sebar 15 Ribu Benih Ikan Kakap

Posted: 27 Feb 2019 11:16 PM PST

PROBOLINGGO - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengajak masyarakat di wilayah dapilnya yang meliputi Pasuruan-Probolinggo untuk gemar makan ikan.

Hal itu disampaikannya melalui kegiatan "Ayo Makan Ikan Mencegah Stunting" di Pantai Bentar Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Kamis (28/2).

Dalam kegiatan tersebut, Misbakhun melakukan pelepasan ikan kakap yang berjumlah 15.000 di Pantai Bantar.

"Jika bisa hidup 1000 ribu saja maka lima bulan kemudian akan menjadi 4 ton ikan kakap. Ini adalah sebuah kepedulian kita kepada lingkungan dan terimakasih kita kepada Tuhan yang maha Esa," ucapnya.

Dalam kegiatan yang menggandeng Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga diikuti ratusan siswa-siswa SD Kedung Dalem 1, Misbakhun menyampaikan konsumsi ikan dalam negeri setiap tahun meningkat, namun dirinya akan terus membantu program pemerintah guna menggaungkan kampanye makan ikan di dapilnya.

"Saya akan terus mengajak seluruh elemen agar bersama-sama menggaungkan gemar makan ikan kepada masyarakat," katanya.

Menurutnya, kurang makan ikan bisa menyebabkan dampak 'Otak Kosong' karena kurang gizi bahkan menyebabkan stunting sehingga dapat menjadi beban suatu negara. "Karenanya, guna mencegah masalah tersebut, anak-anak kita harus mulai kita didik sejak awal untuk gemar makan ikan," katanya.

Di sela acara tersebut Anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun menyapa siswa-siswi SD Kedong Dalam 1.

"Adik adik, siapa yang suka makan ikan?" Tanya Misbakhun yang disambut meriah para siswa.

Misbakhun melanjutkan memberikan pertanyaan kepada pada siswa-siswi tersebut guna menambah semangat.

"Saya ada pertanyaan untuk adik adik. Sebutkan lima nama ikan, siapa yang bisa jawab dapat hadiah", tanyanya.

"Saya pak, saya," Ujar salah satu Siswi SD Kedung Dalam 1 yang diketahui namanya Sarah.

"Saya Sarah pak. Pertama ikan lele, gabus, ikan teri, pari, dan ikan kepiting. Ujar siswi cantik itu.

"Betul, tapi kepiting bukan ikan jadi saya ganti pertanyaannya, siapa presiden Indonesia?". Tanya Misbakhun kembali

"Bapak Jokowi pak" Tandas sarah lagi.

"Oke betul, ini hadiah nya saya tambahin duit 200 ribu", Misbakhun memberikan uang dan disambut meriah oleh siswa-siswi lainnya.


Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Anggota IV Badan Pemeriksa Keungan (BPK) RI, Prof. DR. Rizal Djalil, MM., Dirjen Tanaman Pangan Kementrian Pertanian, DR. Ir. Soemarjo Gatot Irianto, Wakil Bupati Probolinggo, Drs. Ahmad Timbul Prihanjoko.(*)

Pengadilan Negeri Kraksaan Canangkan Zona Integritas Menuju WBK Dan WBBM

Posted: 27 Feb 2019 11:10 PM PST

KRAKSAAN – Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, Pengadilan Negeri (PN) Kraksaan Kelas 1 B, melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Rabu (27/02/2019).

Kegiatan yang digelar di ruang sidang utama Kantor Pengadilan Negeri Kraksaan tersebut dihadiri oleh Bupati Probolinggo, Hj Tantriana Sari SE bersama anggota Forkopimda Probolinggo dan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pengacara dan sejumlah awak media.

Pencanangan pembangunan zona integritas tersebut ditandatangani oleh Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Gatot Ardian, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, Nadda Lubis, Wakapolres Probolinggo Kompol Ali Rahmat, Ketua DPRD, Kodim 0820 Probolinggo.

Dalam sambutannya Ketua PN Kraksaan Gatot Ardian Agustriono menjelaskan, untuk menuju zona integritas jauh hari sebelumnya pihaknya telah membangun komitmen untuk bersama – sama membangun integritas diri sendiri dan integritas organisasi dalam lingkungan Pengadilan Negeri Kraksaan. Atas semua upaya tersebut PN Kraksaan telah meraih predikat dan penghargaan berupa akreditasi dengan nilai A excellent.

"Oleh karena itu kami keluarga besar PN Kraksaan menyatakan siap membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, utamanya dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan hukum yang maksimal kepada masyarakat," ucap Gatot Ardian.

Lebih lanjut lanjut Gatot mengemukakan, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik ini PN Kraksaan juga telah melakukan reformasi pada birokrasinya. Diantaranya adalah percepatan persidangan, dan penyelesaian perkara baik perkara negara dan perdata, serta dibelakukanya sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk memudahkan masyarakat salam mendapatkan pelayanan hukum.

Pada kesempatan yang sama Bupati Probolinggo Hj Puput Tantriana Sari mengatakan, pencanangan zona integritas mengacu kepada PERPRES Nomor 55 Tahun 2012 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI. Dalam permen tersebut, diatur soal pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

"Alhamdulillah di wilayah Kabupaten Probolinggo, PN Kraksaan telah menjadi pioner zona integritas, artinya pelayanan di Pengadilan Negeri Kraksaan InsyaAllah akan jauh lebih amanah dan profesional. Tentunya ini menjadi awal yang baik dan menjadi kabar yang baik juga untuk masyarakat Kabupaten Probolinggo," ucap Bupati Tantri dalam sambutannya.

Selanjutnya Bupati Tantri mengemukakan, dengan dicanangkanya zona integritas tentunya ini akan menjadi semangat lebih bagi Pemerintah Daerah untk melakukan hal yang sama. Zona integritas di lingkungan Pemkab Probolinggo yang nantinya akan diawali oleh seluruh Satker yang Membidangi pelayanan masyarakat Kabupaten Probolinggo.

"Ini menjadi semangat baik semangat baru, mohon doanya khusus untuk Pemerintah Kabupaten Probolinggo, nanti kita akan susun hal yang sama dan semoga tidak dalam waktu lama ini, bisa kita tetapkan bersama," pungkasnya. (Trisianto)

Pemkab Serahkan Listing Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat PNS

Posted: 27 Feb 2019 09:08 PM PST

KRAKSAAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyerahkan listing nota persetujuan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di ruang pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo, Rabu (27/2/2019).

Dalam kelancaran dan mempercepat proses penyelesaian kenaikan pangkat PNS periode 1 April 2019, BKD Kabupaten Probolinggo bekerja sama dengan Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya telah melaksanakan proses verifikasi, validasi usulan kenaikan pangkat PNS periode 1 April 2019.

Penyerahan listing nota persetujuan kenaikan pangkat PNS ini dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Anung Widiarto, Sekretaris BKD Kabupaten Probolinggo Ratna Puntowati dan segenap jajaran serta PNS penerima kenaikan pangkat periode 1 April 2019.

Sekretaris BKD Kabupaten Probolinggo Ratna Puntowati mengatakan kegiatan ini bertujuan mempercepat proses penyelesaian kenaikan pangkat PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo serta mempercepat penyerahan petikan SK kenaikan pangkat periode 1 April 2019 guna penyesuaian gaji terbaru.

"Selain itu, kenaikan pangkat menjadi motivasi kepada PNS untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Sekaligus menjalin komunikasi untuk memperoleh informasi dalam menyamakan persepsi terhadap regulasi dibidang kepegawaian," katanya.

Menurut Ratna, penyerahan listing nota persetujuan kenaikan pangkat PNS periode 1 April 2019 merupakan tindaklanjut sekaligus hasil dari pelaksanaan verifikasi kenaikan pangkat yang dilaksanakan oleh tim verifikasi dari Kanreg II BKN Surabaya pada 26 Pebruari 2019 di ruang pertemuan BKD Kabupaten Probolinggo.

"Dalam kegiatan verifikasi tersebut Pemkab Probolinggo telah mengusulkan kenaikan pangkat periode 1 April 2019 sejumlah 640 orang dengan rincian kenaikan pangkat otomatis/reguler sejumlah 287 orang, kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sejumlah 2 orang, kenaikan pangkat pilihan jabatan struktural sejumlah 79 orang dan kenaikan pangkat tenaga fungsional sejumlah 271 orang," jelasnya.

Ratna menambahkan hasil verifikasi kenaikan pangkat yang dilaksanakan di Kabupaten Probolinggo oleh Tim Kantor Regional BKN Surabaya. Untuk kenaikan pangkat III/D ke bawah telah diterbitkan nota persetujuan sejumlah 488 orang. Terdiri dari 342 orang PNS struktural dan 146 orang PNS tenaga fungsional yang nantinya akan dibuatkan SK kolektif sebagai dasar petikan SK kenaikan pangkat periode 1 April 2019.

Sementara Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Anung Widiarto mengungkapkan pangkat merupakan kedudukan seorang pegawai dalam susunan kepegawaian. Semakin tinggi pangkat maka semakin besar pula gaji yang diterima. "Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah SWT, InsyaAllah di tahun 2019 ini pemerintah akan menaikkan gaji PNS dan anggaran JKK, JKN untuk PNS," ungkapnya.

Anung menerangkan kenaikan pangkat bukanlah suatu hak, akan tetapi merupakan penghargaan yang diberikan negara atas hasil penilaian kinerja, pengabdian dan prestasi kerja yang secara tegas diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 21.

"Kenaikan pangkat ini diharapkan menambah motivasi untuk meningkatkan kinerja dengan memenuhi apa yang menjadi target kerja, disamping perilaku kerja sebagai PNS, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai cerminan komitmen kinerja yang pada akhir tahun akan terukur melalui penilaian prestasi kinerja," terangnya.

Lebih lanjut Anung menambahkan sesuai dengan aturan yang berlaku, BKD hanya memproses usul kenaikan pangkat dari semua perangkat daerah di lingkungan Pemkab Probolinggo baik pegawai struktural maupun fungsional, untuk selanjutnya mendapatkan rekomendasi dan persetujuan Kantor Regional II BKN Surabaya dalam bentuk nota persetujuan.

"Oleh karena itu, kami berusaha semaksimal mungkin agar kenaikan pangkat periode April dan Oktober setiap tahunnya dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat bayar," pungkasnya. (Zidni Ilman)
SHARE
wanawisata

Author: verified_user

0 comments: