Thursday, December 20, 2018

kraksaan online

SHARE

kraksaan online


Info Lowongan Kerja, Dibutuhkan Accounting Staff Di PT Catur Karsa Inkrisuba Paiton

Posted: 20 Dec 2018 03:08 AM PST


Pemkab Peringati Hari Nusantara, Hari Bela Negara Dan Hari Ibu Secara Bersamaan

Posted: 19 Dec 2018 08:15 PM PST

KRAKSAAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo memperingati Hari Nusantara ke-18, Hari Bela Negara ke-70 dan Hari Ibu ke-90 dalam sebuah apel bersama di halaman Kantor Bupati Probolinggo, Kamis (20/12/2018) pagi. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE.

Sebagai Komandan Upacara adalah Budi Utomo dari Satpol PP Kabupaten Probolinggo. Pembaca teks Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 adalah Evi Yuliati dari DPPKB, pembaca teks Ikrar Bela Negara adalah Kepala Dinas Perhubungan Doddy Nur Baskoro dan pembaca sejarah singkat Hari Ibu adalah Amalia Etiq Primahayu dari DPPKB Kabupaten Probolinggo. Sementara perwira upacara adalah Kepala Bakesbangpol Agus Mukson. Dimeriahkan pula paduan suara SMAN 1 Kraksaan dan Koorsik Gita Wibawa Praja Satpol PP Kabupaten Probolinggo.

Peringatan Hari Nusantara ini mengambil tema "Perwujudan Kesatuan Nusantara yang Utuh Melalui Deklarasi Juanda Menuju Poros Maritim Dunia". Sementara peringatan Hari Bela Negara mengangkat tema "Indonesia Tanah Airku Tercinta Kan Ku Bela Sepanjang Masa". Sedangkan peringatan Hari Ibu mengambil tema "Meningkatkan Peran Perempuan dan Laki-laki Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Untuk Kesejahteraan Bangsa".

Kegiatan yang diikuti oleh seluruh karyawan/karyawati di lingkungan Pemkab Probolinggo ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo H Soeparwiyono, para Staf Ahli, Asisten serta Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Dalam sambutannya Bupati Tantri menyampaikan momentum peringatan Hari Nusantara tahun 2018 tidak terlepas dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang pertama kali tercetus melalui Deklarasi Djoeanda pada 13 Desember 1957.

"Konsep deklarasi ini mendasari perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadi rezim negara kepulauan. Atas dasar ini Indonesia memandang laut sebagai jati diri bangsa serta laut sekaligus merupakan pemersatu dan perekat bangsa," katanya.

Terkait peringatan Hari Bela Negara Bupati Tantri menegaskan wujud bela negara itu artinya kita harus sekuat tenaga mempertahankan makna pembangunan berkelanjutan baik dalam konteks sosial maupun alamiah. Dalam konteks sosial, kemampuan generasi milenial mengantisipasi kecepatan perubahan dunia, tidak boleh terlepas dari pondasi budaya, kearifan lokal dan nilai-nilai luhur bangsa.

"Tugas bela negara tentulah bukan tugas yang ringan seiring dengan makin kompleknya tantangan yang dihadapi. Namun saya yakin melalui sinergi antar segenap elemen yang sipil, yang militer, yang menjalankan usaha, yang belajar dan mengajar, yang mewartakan berita hingga yang menjadi teladan masyarakat. Kita semua mampu membawa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, mandiri, adil dan makmur serta berkepribadian dalam kebudayaan," tegasnya.

Sehubungan dengan peringatan Hari Ibu, Bupati Tantri menjelaskan Nawa Cita sebagai salah satu agenda nasional. Berbagai persoalan sosial saat ini marak terjadi dan berdampak kepada kehidupan masyarakat, khususnya perempuan dan anak seperti terjadinya kekerasan, bentuk-bentuk perlakukan diskriminatif dan lain-lainnya. Peran keluarga menjadi salah satu yang diharapkan dapat menjadi bagian utama untuk mencegah terjadinya kekerasan melalui penanaman nilai-nilai, karakter dan budi pekerti. Ketahanan keluarga sekaligus menjadi pondasi dalam menerapkan kehidupan yang harmonis, damai dan religius.

"Perempuan Indonesia masa kini adalah perempuan yang sadar dan memahami hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Prinsip kesetaraan yang mendasari tentang pentingnya pembagian tugas, peran dan tanggungjawab yang seimbang antara perempuan dan laki-laki mulai dari lingkup keluarga, masyarakat bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perempuan dan laki-laki keduanya adalah parthnership sejoli yang saling memahami fungsi, seiring sejalan sekaligus sumber daya insani yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut diserahkan penghargaan atas inovasi BCA (Bank Cletong dan Air Kencing Ternak) sebagai TOP 25 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Jawa Timur kepada drh Amir Syarifuddin dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Probolinggo. (Zidni Ilman)

Tahun Politik 2019, Indonesia Aman dari Segala Ancaman

Posted: 19 Dec 2018 08:12 PM PST

SURABAYA - Jangan Suriahkan Indonesia...!" Demikian tema Diskusi publik yang digelar oleh Lembaga Kajian Strategi dan Pembangunan Pemerintah (L-KSP) di aula Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA), Rabu (19/12).

Dalam Diskusi publik tersebut turut hadir, Dr.H.Suis Qoim Abdullah,M.FiI.I,Dosen Pasca Sarjana,Abd.Holil,S.Hum,Gerakan Pemuda Ansor Surabaya, Nafik Muthorin,MA.Hum, Pemuda Muhammadiyah,Serta Abdurrohman wahid Direktur L-KSP.

Acara tersebut disambut antusias dan dihadiri ratusan Mahasiswa UINSA yang tergabung dari beberapa organisasi. Serta dihibur penampilan selebgram ternama Veve Zulfikar.

Sampai saat ini hastag atau tagar #JanganSuriahkanIndonesia. masi jadi tranding topic di Media sosial.

Dosen Pasca Sarjana Suis Qoim menjelaskan, seminar tersebut merupakan bagian dari gerakan menolak segala upaya yang bisa menjadikan Indonesia luluhlantak seperti Suriah.

Edukasi politik kepada masyarakat sangat diperlukan untuk memahamkan masyarakat terkait mekanisme politik.

"Politik itu adalah hal yang biasa. Biasa dimana ada adu ide, gagasan, pemikiran dan sebagainya," ujarnya.

Menurutnya, hal yang paling fundamental agar Indonesia tidak jatuh ke dalam kondisi seperti Suriah, yakni tidak mempolitisasi agama.

Sementara itu Abdurrohman wahid Direktur L-KSP mengatakan adanya potensi perpecahan dalam kerukunan sosial di Indonesia menjelang Pemilu 2019.

Meski begitu, hal itu hanyalah potensi dan tidak terlalu besar jika masyarakat mampu untuk memahami mekanisme politik, khususnya generasi milineal yang akan menduduki 48% dari pemilih pada pemilu 2019, harus diberikan pemahaman, segala usaha memakai agama untuk kepentingan politik harus ditolak.

Wahid juga Menampik keras segala gerakan makar yang mengatas namakan agama, bahasa dan simbol agama memang efektif untuk mengelabui masyarakat, seperti akhir-akhir ini ramai terkait pembakaran bendera.

Padahal menurut Wahid tidak ada teks Al-quran maupun hadist yang mendukung klaim tersebut.
Ia menyatakan demikian, melihat adanya beberapa kelompok yang gemar menggunakan mimbar masjid untuk hujatan politik sudah kelewatan dalam menyudutkan Pemerintahan.

Dia menekankan, gerakan literasi harus dimasifkan di kelompok manapun untuk mencegah kerukunan sosial terpecah belah.

"Jika gerakan Literasi ini tidak dilakukan maka kerukunan sosial akan terpecah belah, dan akan menjadi semakin rentan," ujarnya.(*)
SHARE

Author: verified_user

0 comments: