Thursday, August 15, 2019

kraksaan online

✔ wanawisata on 4:34 PM 0 Comment
SHARE

kraksaan online

Pemkab Gelar Rakor Sinergitas Penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai

Posted: 15 Aug 2019 08:25 AM PDT

KRAKSAAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Sosial (Dinsos) bersama Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre Probolinggo serta Satgas Pangan Polres dan Polresta Probolinggo menggelar rapat koordinasi (rakor) sinergitas penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2019 di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Kamis (15/8/2019).
Rakor yang dipimpin oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Supriadi ini diikuti oleh Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) kecamatan, TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Probolinggo. Sebagai narasumber hadir dari Bulog Sub Divre Probolinggo, Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, Polres Probolinggo dan Polresta Probolinggo.
Kepala Dinsos Kabupaten Probolinggo Achmad Arif mengungkapkan program BPNT diluncurkan sebagai upaya untuk menyalurkan bantuan pangan yang selama ini melalui program Raskin, agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. Melalui program BPNTdiharapkan dapat memberikan keleluasaan penerima manfaat program dalam memilih jenis, kualitas, harga dan tempat membeli bahan pangan.
"Program BPNT juga diharapkan dapat sekaligus meningkatkan ekonomi rakyat dengan memberdayakan ribuan kios/warung/toko yang ada sehingga dapat melayani transaksi secara elektronik melalui sistem perbankan. Dengan melalui sistem perbankan, penyaluran BPNT diharapkan juga dapat mendorong perilaku produktif masyarakat," ungkapnya.
Menurut Arif, prinsip utama BPNT meliputi mudah dijangkau dan digunakan KPM, memberikan pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa, jenis, kualitas dan harga bahan pangan (beras dan/atau telur) serta tempat membeli sesuai dengan preferensi (tidak diarahkan pada e warong tertentu dan bahan pangan tidak dipaketkan).
"Selain itu, mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM, memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM serta bank penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan," jelasnya.
Arif menerangkan pagu program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Probolinggo tahun 2019 sebanyak 153.051 KPM. Sedangkan realisasi penerima BPNT sampai saat ini sebanyak 136.118 KPM.
"Penerima manfaat BPNT adalah keluarga yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT, dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Sumber data KPM BPNT adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PFM) yang merupakan hasil pemutakhiran Basis Data Terpadu di tahun 2015," tegasnya.
Sementara Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Supriadi mengatakan beras merupakan komoditas pangan paling penting bagi sebagian besar penduduk Indonesia di mana harga beras memberi kontribusi pada kemiskinan, stabilitas makro-ekonomi (inflasi), ketahanan pangan dan pertumbuhan secara keseluruhan.
"Beras sangat penting dari aspek sosial, budaya, politik dan keamanan. Produsen petani berskala kecil dan konsumen kurang mampu harus dilindungi melalui peran Pemerintah. Program BPNT sebagai salah satu outlet penugasan penyerapan dan pengelolaan stok sekaligus bentuk kepedulian kepada masyarakat berpendapatan rendah untuk mendapatkan akses mudah dan murah," katanya.
Menurut Supriadi, kepala desa berkewajiban untuk mencabut data penerima BPNT yang dirasa sudah tidak pantas untuk menerimanya. Terlebih hal ini sudah mendapatkan atensi dari Bupati Probolinggo karena dari sekian tahun para penerimanya masih tetap.
"Oleh karena itu kepada para pendamping dan TKSK saya tekankan untuk segera berkoordinasi datanya apakah benar atau sudah berubah. Jangan sampai kartu yang seharusnya diterima malah dipegang oleh orang yang tidak seharusnya," jelasnya.
Supriadi meminta apabila para pendamping dan TKSK mengetahui terkait keberadaan kartu yang sudah tidak ada orangnya untuk segera berkoordinasi dengan kepala desa. Jangan sampai nanti ada keturunan dari nenek ke cucunya, karena yang diharapkan sebenarnya adalah adanya penurunan angka kemiskinan melalui program pemberian bantuan dari pemerintah.
"Sekarang Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sudah besar. Harapannya hal ini bisa mengangkat warga masyarakatnya yang semula miskin menjadi tidak miskin lagi. Saya meminta kepada para Camat agar segera berkoordinasi dengan kepala desa karena sesuai dengan Surat dari Kemensos (Kementerian Sosial), apabila 6 bulan berturut-turut tidak ada transaksi maka secara otomatis akan masuk kas Negara dan dicabut. Tolong kepada kepala desa untuk disampaikan kepada kepala desa yang lain," pintanya.
Sedangkan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kabupaten Probolinggo Soedjianto menyampaikan proses penyaluran BPNT yang sebelumnya dilakukan mulai tanggal 25 setiap bulannya menjadi tanggal 10 setiap bulannya. Penyaluran BPNT mulai tahap VI (bulan Juni 2019) dan selanjutnya akan berlaku single wallet. Dimana dana bantuan BPNT setiap bulannya akan mengakumulasi kepada wallet tahap sebelumnya.
"Terhadap KPM yang tidak bertransaksi selama 90 hari berturut-turut, maka dana BPNT akan dikembalikan ke kas Negara. Selanjutnya Dinas Sosial akan melakukan verifikasi dan pergantian KPM dengan berpedoman pada Juknis pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai," katanya. (wan)

BKD Gelar Evaluasi Penyelesaian Proses Kenaikan Pangkat PNS

Posted: 15 Aug 2019 08:21 AM PDT

KRAKSAAN – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo menggelar evaluasi penyelesaian proses kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo periode 1 Oktober 2019, Kamis (15/8/2019) di ruang pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo.
Kegiatan yang diikuti oleh para Kasubag Umum dan Kepegawaian OPD di lingkungan Pemkab Probolinggo ini dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Abdul Halim didampingi oleh Kasi Administrasi Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara (BKN) Surabaya Anang Triharjono.
Sekretaris BKD Kabupaten Probolinggo Wiwit Suryaningsih mengungkapkan kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Sekaligus mempercepat penyerahan petikan SK kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2019 guna penyesuaian gaji terbaru.
"Selain itu, kenaikan pangkat menjadi motivasi kepada PNS untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya serta menjalin komunikasi untuk memperoleh informasi dalam menyamakan persepsi terhadap regulasi dibidang kepegawaian khususnya mengenai kepangkatan," ungkapnya.
Menurut Wiwit, usulan kenaikan pangkat PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo periode 1 Oktober 2019 sejumlah 423 orang dengan perincian kenaikan pangkat otomatis/reguler sejumlah 141 orang, kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sejumlah 1 orang, kenaikan pangkat pilihan jabatan struktural sejumlah 33 orang dan kenaikan pangkat tenaga fungsional sejumlah 248 orang. Untuk kenaikan pangkat golongan IV/a dan IV/b diproses di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa timur dan golongan IV/c diproses di Sekretariat Kabinet di Jakarta.
"Sedangkan hasil verifikasi kenaikan pangkat yang dilaksanakan di Kabupaten Probolinggo oleh Tim BKN Kantor Regional II Surabaya untuk kenaikan pangkat III/d ke bawah, telah diterbitkan nota persetujuan sejumlah 303 orang. Terdiri dari 153 orang PNS struktural dan 150 orang PNS tenaga fungsional yang nantinya akan dibuatkan SK kolektif sebagai dasar petikan SK kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2019," tegasnya.
Sementara Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Abdul Halim mengatakan pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
"Kenaikan pangkat bukanlah suatu hak, akan tetapi merupakan penghargaan yang diberikan negara atas hasil penilaian kinerja, pengabdian dan prestasi kerja yang secara tegas diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 21," katanya.
Menurut Halim, semakin tinggi pangkat PNS, seharusnya yang bersangkutan semakin professional. Dalam arti mempunyai standar keahlian dan keterampilan, memiliki etos kerja serta mempunyai kemampuan melaksanakan tugas yang lebih baik.
"Badan Kepegawaian Daerah berusaha semaksimal mungkin, agar proses kenaikan pangkat setiap tahunnya dapat diselesaikan tepat waktu sehingga dapat tepat bayar. Untuk mencapai kondisi tersebut juga dibutuhkan dukungan dari organisasi perangkat daerah. OPD diharapkan lebih aktif dan kreatif dengan bentuk/format penjagaan kepegawaian, bisa berupa buku ataupun menggunakan aplikasi sehingga pengusulan kenaikan pangkat dapat disampaikan tepat waktu," pungkasnya. (wan)

Ini Penjelasan Korban Penyekapan Oleh Pembantunya Di Probolinggo

Posted: 15 Aug 2019 02:52 AM PDT

Foto : Nur Hasanah (46) korban penyekapan oleh pembantunya sendiri (pantura7.com)


KANIGARAN - Aksi penyekapan yang terjadi di RT 01 RW 08 Jalan Tjokroaminoto Gang Sukun Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, mulai ada titik terang. Sempat diisukan karena asmara, ternyata karena sakit berawal dari candaan.
Ditemui awak media di rumahnya, Nur Hasanah (46) membeberkan, bagaimana aksi Rabu malam itu terjadi. Hal itu diduga karena Husni Tamrin (36) karena sakit hati.
Seperti  yang dilansir di PANTURA7.COM.Husni baru bekerja selama enam bulan itu, tiap harinya selalu mengantar korban ke tempat ia mengajar di SDN Kebonsari Kulon 3. Di situlah awal mula percandaan itu terjadi. Yakni ketika teman korban yang juga seprofesi menggoda Husni.
"Husni itu digoda katanya pernah hubungan intim sama saya. Padahal saya sudah mengingatkan, jangan menggoda Husni berlebih karena selain emosian, Husni kalau kadung emosi biasa bawa pisau," kata Nur Hasanah, Kamis (15/8).
Bahkan saat itu, Sakur yang melihat korban ditelpon video call oleh Husni, sengaja merangkul korban agar Husni marah. Justru penjelasan korban ditanggapi senyuman oleh Sakur.
Karena Husni sudah kadung emosi dituduh yang tidak-tidak, korban mencoba klarifikasi dan menjelaskan. Namun Husni yang punya keterbatasan berbicara dan mendengar, apalagi tengah emosi membuat penjelasan tidak mempan yang saat itu meminta korban tetap di kamar.
"Saya sama Husni tidak apa-apa. Dia sudah saya anggap anak sendiri karena umurnya sama dengan anak saya. Kalau soal pekerjaan dia bagus cekatan dan profesional," tambah Nur Hasanah.
Hal senada, disampaikan kakak Husni, Zainul Arifin (41). Ia membantah ada motif asmara di balik kejadian semalam. Pasalnya ia mengenal betul karakter adiknya.
"Adik saya memang karakternya seperti itu. Kalau sudah tidak ya tidak, kalau dituduh dan tidak benar modelnya ya begitu," ucapnya di Mapolres Probolinggo Kota saat mendampingi Husni.
Hingga kini, Husni belum ditetapkan tersangka. Husni yang diperiksa di Unit Reskrim 1 itu, masih proses penyelidikan yang terus berjalan. (*)

Video | Air terjun Kalipedati, miniatur surga tersembunyi di lereng utara Argopuro

Posted: 14 Aug 2019 08:06 PM PDT

Gaeesss... sudahkah weekend ini kalian rencanakan liburan?? Kalau belum, kami sarankan air terjun Kalipedati. Sebuah miniatur surga tersembunyi di lereng utara Argopuro. 

 Balutan legenda Putri Rengganis yang menyelimutinya tersaji eksotis bersama ragam keanekaragaman hayati yang menghuninya. Sejengkal kalian melangkah, maka 'kan segera kalian rasakan Harmoni kehidupan didalamnya. (dra)

Kominfo Berdayakan KIM Bangun Mandiri Menuju Masyarakat Produktif Informatif

Posted: 14 Aug 2019 07:25 PM PDT

PAITON – Sebagai upaya menuju masyarakat produktif informatif di Era Revolusi Industri 4.0, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) "Bangun Mandiri" Desa Paiton Kecamatan Paiton menghadirkan tim pembinaan KIM Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Probolinggo, Rabu (14/8/2019) siang di Balai Desa Paiton.
Saat itu, KIM Bangun Mandiri yang juga sekaligus dikenal sebagai kelompok masyarakat penghasil kerajinan Udheng Paitonan tersebut berkesempatan mendapatkan pembinaan terkait pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat ketahanan informasi dan sekaligus untuk membranding produk yang memiliki nilai-nilai budaya lokal Kabupaten Probolinggo tersebut.
Ofie Agustin, Kepala Bidang Infokom Publik Diskominfo Kabupaten Probolinggo menerangkan, melalui pembinaan KIM ini diharapkan ke depannya KIM Bangun Mandiri yang juga merupakan embrio IKM itu mampu mandiri dalam mempromosikan serta memasarkan produknya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan visual media.
"Pemanfaatan teknologi informasi merupakan sebuah tuntutan bagi para pelaku usaha. Selain update informasi, mempermudah transaksi jual beli serta media promosi yang murah adalah beberapa hal yang bisa dimanfaatkan," terang Ofie Agustin.

Udheng Paitonan karya KIM Bangun Mandiri

Udheng Paitonan karya KIM Bangun Mandiri merupakan produk unggulan yang layak untuk dikembangkan dengan segmentasi pasar yang lebih luas. Adanya filosofi konten lokal yang menyelimuti penciptaannya tersebut, menurut Ofie sangat berpeluang sebagai penunjang sektor wisata.
"Kualitas dan model Udheng Paitonan yang fashionable ini sangat cocok sebagai oleh-oleh khas Kabupaten Probolinggo. Untuk menuju itu dibutuhkan branding yang kuat agar budaya Udheng ini menjadi sebuah trend lokal, seperti halnya pada batik tulis Kabupaten Probolinggo yang kini semakin meluas pangsa pasarnya," tandasnya.
Sementara Ferda Agustina, Ketua TP PKK Desa Paiton yang juga mewakili Pelindung KIM Bangun Mandiri menyebutkan, beberapa peminat produknya menyukai modelnya yang simple dan lugas. "Namun tidak sedikit pula yang tertarik dengan adanya filosofi budaya ketimuran yang tersirat pada modelnya," ujarnya.
Ferda menerangkan adanya jengger lima yang menjadi ciri utama produknya melambangkan lima hal penting dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Probolinggo yakni Pancasila, Rukun Islam, sholat dan limo pancer. Tiga jengger di kanan melambangkan kekuatan dan ketajaman otak kanan yang kreatif.
Sementara pucuk landhep di dahi merupakan lambang ketajaman berpikir masyarakat ketimuran yang kritis. Ditambah dua ikat dibagian belakang yang menengadah ke atas mengibaratkan keseimbangan kekuatan spiritual masyarakat Kabupaten Probolinggo yang tidak lepas dari ikhtiar dan doa.
"Seperti apa yang kami lakukan saat ini bersama Diskominfo merupakan sebuah ikhtiar kami dalam mengenal luaskan Udheng Paitonan. Kami yakin suatu saat produk kami akan menjadi trend di berbagai kalangan," harap istri Kepala Desa Paiton ini.
Lebih lanjut alumni mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Negeri Malang ini menuturkan, saat ini Udheng Paitonan baru memiliki dua desain namun bersama timnya ia tengah menyiapkan beberapa desain baru. Ibarat sebuah karya fashion, model dan desain udhengnya juga wajib untuk selalu dimodifikasi dan melahirkan narasi-narasi baru.
"Kami sedang menyiapkan model baru yakni Udheng Bangeran yang menceritakan budaya masyarakat Kabupaten Probolinggo tengah dan Udheng Jeliteng yang merupakan interpretasi budaya seutuhnya masyarakat pendalungan Kabupaten Probolinggo," pungkasnya. (dra)

179 ASN Terima Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya

Posted: 15 Aug 2019 12:26 AM PDT

PROBOLINGGO – Sebanyak 179 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menerima penghargaan berupa tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya yang telah berbakti dan mengabdi selama 10 atau 20 atau 30 tahun lebih secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetian dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.
Penghargaan Satya Lencana Karya Satya ini diserahkan oleh Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE didampingi Wakil Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko beserta Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono di Pendopo Kabupaten Probolinggo, Rabu (14/8/2019).
Untuk Satya Lencana Karya Satya yang telah berbakti dan mengabdi selama 10 tahun diberikan kepada 2 (dua) orang, pengabdian selama 20 tahun sebanyak 46 orang dan 1 (satu) orang pindah tugas di luar Kabupaten Probolinggo. Serta yang sudah mengabdi selama 30 tahun berjumlah 131 orang.
Dalam sambutannya Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE menyampaikan bahwa semakin hari hingga semakin tahun tuntutan bagi ASN akan semakin meningkat. Terutama terkait dengan situasi sekarang ini yang sudah mengalami banyak perubahan perkembangan zaman, salah satunya kemajuan teknologi khususnya IT.
"Kita ambil hikmahnya dengan terus mengupdate informasi dalam hal menjalankan proses pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Probolinggo," katanya.
Menurut Bupati Tantri, ASN berupaya untuk terus mewujudkan pelayanan melalui teknologi yang dapat menguntungkan dan lebih meringankan kedepannya. "Pada momentum HUT ke-74 Kemerdekaan RI ini, ASN berjumlah 179 orang dapat menjadikan acuan dan motivasi untuk bekerja menjadi lebih baik dan lebih semangat lagi," pungkasnya. (y0n)
SHARE
wanawisata

Author: verified_user

0 comments: