Thursday, May 24, 2018

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Tenaga Non PNS BLUD RS Waluyo Jati

✔ wanawisata on 4:04 PM 0 Comment
SHARE

kraksaan online

Posted: 24 May 2018 04:54 AM PDT

sumber
RSUD WALUYOJATI
Posted: 23 May 2018 08:40 PM PDT
DRINGU,KRAKSAANONLINE.COM – Hingga saat ini jumlah wajib KTP yang belum melakukan perekaman data mencapai 39.204 orang, terdiri dari laki-laki 20.224 orang dan perempuan 18.980 orang. Jumlah ini tersebar di 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Probolinggo Slamet Riyadi melalui Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Wahyunani.

"Jumlah terbanyak berada di Kecamatan Tiris mencapai 3.242 orang, Krucil sebanyak 2.916 orang, Sumberasih sebanyak 2.681 orang, Leces 2.622 orang dan Tongas sebanyak 2.240 orang. Sementara yang tinggal sedikit berada di Kecamatan Sukapura sebanyak 544 orang," katanya.

Menurut Yuyun, panggilan akrab Wahyunani, kepemilikan KTP elektronik ini sangat penting karena menjadi salah satu syarat warga negara untuk ikut serta dalam pesta demokrasi mulai dari pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2018 maupun pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) tahun 2019 mendatang.

"Demi memaksimalkan kepemilihan KTP elektronik ini, maka Dispendukcapil Kabupaten Probolinggo menghimbau kepada petugas kecamatan dalam hal ini Kasi Pemerintahan untuk turun ke desa melakukan perekaman data penduduk secara offline. Karena ternyata masih ada masyarakat yang belum perekaman, " jelasnya.

Banyak faktor yang menjadi kendala masih adanya wajib KTP yang belum melakukan perekaman data terang Yuyun. Salah satunya wajib KTP ada yang sedang bekerja ke luar kota, masyarakat yang sudah tua renta maupun orangnya sudah meninggal dunia tetapi masih belum ada laporan. "Selain itu, masih kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kepemilikan KTP Elektronik," tegasnya.

Selain itu jelas Yuyun, saat ini Dispendukcapil juga gencar melakukan program Jempol Disko atau Pelayanan Jemput Bola ke Sekolah dengan sasaran anak berusia 17 tahun ke atas. "Syaratnya cukup menyerahkan Kartu Keluarga. Sehingga anak sekolah langsung dilakukan perekaman datanya dan dilakukan pencetakan massal di Dispendukcapil. Setelah jadi KTP elektroniknya diantarkan ke sekolah masing-masing," terangnya.

Yuyun menegaskan hingga saat ini sudah ada 974 keping KTP elektronik yang diterima oleh 974 siswa dari 10 lembaga tingkat SMA di Kabupaten Probolinggo. Rinciannya, 131 siswa dari SMAN 1 Dringu, 100 siswa dari SMAN 1 Kraksaan, 105 siswa dari SMKN 1 Wonomerto, 111 siswa dari SMAN 1 Leces, 57 siswa dari SMAN 1 Gending, 120 siswa dari SMAN 1 Sukapura, 116 siswa dari SMAN 1 Gading, 36 siswa dari SMKN 1 Banyuanyar, 149 siswa dari SMKN 1 Kraksaan dan 49 siswa dari SMKN Pelayaran Dringu.

"Dengan beragam inovasi pelayanan ini kami berharap semua penduduk yang ada di Kabupaten Probolinggo mendapatkan dokumen kependudukan, karena itu menjadi hak penduduk," harapnya.

Lebih lanjut Yuyun menambahkan bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 2 disebutkan setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen serta informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya.

"Sementara pada pasal 3 disebutkan setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dengan kata lain selain mempunyai hak, setiap penduduk juga wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya," pungkasnya. (Zidni Ilham)
Posted: 23 May 2018 08:35 PM PDT
GADING,KRAKSAANONLINE.COM – Pada bulan suci Ramadhan 1439 Hijriyah, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Probolinggo kembali melakukan pendistribusian (tasyarufan) Zakat, Infaq dan Sodakoh (ZIS) berupa 1.750 paket sembako kepada kaum dhuafa se-Kabupaten Probolinggo. Total anggaran yang dikucurkan untuk pengadaan paket sembako ini mencapai Rp 262.500.000.

Dari 1.750 paket sembako tersebut, 1.650 paket diantaranya disalurkan ke-330 desa/kelurahan se-Kabupaten Probolinggo. Tiap-tiap desa/kelurahan mendapatkan jatah sebanyak 5 orang kaum dhuafa. Sementara sisanya 100 paket disiapkan sebagai cadangan.

Rabu (23/5/2018), penyaluran paket sembako ini dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Gading. Disini penerimanya mencapai 95 orang kaum dhuafa yang berasal dari 19 desa se-Kecamatan Gading. Dimana tiap-tiap desa mendapatkan jatah sebanyak 5 orang kaum dhuafa. Secara simbolis paket sembako ini diserahkan oleh Ketua Baznas Kabupaten Probolinggo H. Ahmad Muzammil.

Tiap paket sembako ini berisi beras 3 Kg, biskuit, minyak goreng 2 liter, kopi bubuk 1 kotak, kecap 1 botol, gula pasir 1 Kg, makroni 1 bungkus, teh celup 1 kotak dan mie instans 5 bungkus.

"Kalau dinominalkan, setiap paket harganya mencapai Rp 150 ribu. Anggaran pengadaan paket sembako ini berasal dari dana zakat yang dihimpun mulai bulan Januari 2018, " kata Ketua Baznas Kabupaten Probolinggo H Ahmad Muzammil.

Menurut Muzammil, penyaluran paket sembako ini bertujuan untuk menyerahkan hak kepada para dhuafa. Karena dalam hal ini Baznas hanya memfasilitasi dari muzakki kepada mustahiq.

"Orang yang mempunyai kelebihan harta berkewajiban untuk menyerahkan zakatnya sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan kata lain, penyerahan hak kaum dhuafa ini bisa juga untuk berbagi kebahagiaan. Karena dengan menerima haknya maka dia akan merasa bahagia," jelasnya.

Muzammil menerangkan sistem penyaluran paket sembako ini dilakukan melalui kecamatan masing-masing dengan bekerja sama melalui ormas (organisasi kemasyarakatan) yang ada di tiap-tiap desa. Khusus tahun ini kemasannya berbeda jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain kemasannya lebih besar, isinyapun juga lebih banyak.

"Penyaluran paket sembako ini sangat rentan karena jumlah penerima tiap desa sedikit. Sementara yang berhak menerima banyak. Oleh karena itu, kami melibatkan ormas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," tegasnya.

Lebih lanjut Muzammil menyebutkan kalau istilahnya untuk mengurangi angka kemiskinan tidak ada efeknya, tetapi hanya sebagai kepedulian saja terhadap kaum dhuafa. Tetapi Baznas bertekad bagaimana menerapkan pola agar mampu mengurangi angka kemiskinan melalui pemberdayaan yang bisa kelihatan hasilnya.

"Salah satu contohnya adalah pemberdayaan melalui usaha penggemukan sapi. Kalau dilihat secara kasat mata memang tidak langsung terasa hasilnya, karena program ini sifatnya jangka panjang. Namun melalui program ini masyarakat sudah bisa merasakan manfaatnya," ujarnya.

Muzammil menyampaikan bahwa sebenarnya progres penghimpunan zakat dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perusahaan di Kabupaten Probolinggo sangatlah besar. Bahkan nominalnya kalau bisa berjalan dengan akan mencapai sekitar Rp 9 milyar. Tetapi kenyataannya saat ini baru mencapai Rp 1,3 milyar. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh belum adanya regulasi resmi tentang penyampaian zakat di Baznas.

"Melalui penyaluran paket sembako ini saya mengharapkan ada semacam motivasi kepada para muzakki yang sudah wajib zakat untuk menunaikan zakatnya melalui Baznas sehingga penyaluran dari zakat bisa dilakukan secara terencana dan terprogram, " pungkasnya. (Zidni Ilham)
SHARE
wanawisata

Author: verified_user

0 comments: